Komisi VII DPR RI meminta Pertamina untuk mensosialisasikan BBM bersubsidi kepada para nelayan di Nusa Tenggara barat (NTB). Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha saat mengunjungi NTB, baru-baru ini.

“Kami berharap Pertamina memperhatikan nelayan-nelayan kecil dan mensosialisasikan bahwa mereka bisa mendapatkan BBM bersubsidi apabila mereka mendapatkan rekomendasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” kata politisi Partai Golkar ini.

Menurut Satya, yang masih menjadi permasalahan adalah nelayan tidak tahu SKPD apa, lalu  cara mengurusnya bagaimana. Inilah tugas Pertamina dan BPH Migas untuk menjelaskan  kepada nelayan sehingga faham mengenai peraturan meski di daerah terpencil maupun masih buta huruf.

Harapan anggota DPR ini diungkapkan menyusul pejabat Pertamina yang diwakili oleh senior Vice President Fuel Marketing and Distribution, Suhartoko bahwa untuk memenuhi kebutuhan para nelayan akibat jumlah Stasiun Pengisian DieselNelayan (SPDN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar khusus Nelayan(SPBN) yang belum memadai.

Terkait masalah ini, solusi yang dilakukan Pertamina adalah nelayan diperbolehkan membeli di SPBU atau lembaga penyalur lain sepanjang ada rekomendasi dari SKPD. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa sebenarnya kendala BBM di NTB itu tidak pada alokasi kuota tetapi lebih kepada pasokan dimana bisa terjadi hambatan ketika cuaca angin barat itu muncul

Dalam kesemaptan ini Satya juga mengkritisi pendistribusian aftur untuk pesawat terbang. UU Migas memberikan keleluasan pada pihak asing untuk bisa memasok aftur yang digunakan pesawat terbang di beberapa airport.Sementara banyak airport (bandara) sepi penerbangan namun masih harus terus disuplai aftur oleh Pertamina, padahal pihak ketiga atau pihak asing tidak melakukan hal yang sama. Hal ini menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini sangat tidak menguntungkan Pertamina.

“Maka kita meminta supaya pemerintah harus mengatur dan mengukur airport yang padat dan airport yang kering. Jangan Pertamina terlalu banyak mengerjakan airport yang kering yang kurang menguntungkan. Beri prioritas kepada Pertamina untuk mengelola airport yang padat sementara airport yang ada di wilayah Timur itu bisa diberlakukan dengan kompetisi global atau umum.”  tandasnya.

Dengan demikian kata Satya, Pemerintah dan Pertamina harus bisa memanfaatkan dan memperhitungkan keberadaan infrastrukturnya di pelosok Indonesia dalam pemasarannya. Di   sisi lain, Pemerintah memperjuangkan Pertamina sebagai pemberi suplai aftur di airport negara lain dengan bekerja sama airport luar negeri sehingga diakui pasar dunia.(Ray)/foto:rizka/parle/iw.